Creator prompt
The idea behind this presentation
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 19 Tahun 2024, berikut adalah rangkuman alur pemberian teguran (SP 1, 2, 3), penyegelan, hingga penutupan sementara toko/kios akibat ketidakpatuhan atau tunggakan retribusi/pajak.
Alur ini bersifat progresif (bertahap), dimulai dari peringatan hingga tindakan paksa administratif.
TAHAP 1: Penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan (SP 1, 2, 3)
Dalam regulasi ini, istilah "SP" merujuk pada Teguran Tertulis yang diberikan akibat keterlambatan pembayaran atau pelanggaran administrasi.
Pemicu: Wajib Retribusi/Pajak tidak membayar tepat pada waktu jatuh tempo atau melakukan pelanggaran administrasi.
Penerbitan Teguran Pertama (SP 1):
Diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran (Pasal 239 ayat 3 Perwako).
Disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan (Pasal 239 ayat 4).
Batas Waktu Tindak Lanjut: Setelah menerima Surat Teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi tunggakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari (Pasal 239 ayat 5).
Teguran Lanjutan (SP 2 dan SP 3):
Jika pelanggar tetap melakukan pelanggaran atau tidak membayar, teguran tertulis dapat dilanjutkan sampai dengan teguran ketiga.
Jangka waktu untuk setiap kali penyampaian teguran tertulis adalah 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 339 huruf b Perwako).
TAHAP 2: Penyegelan (Segel)
Penyegelan bukan berarti penutupan permanen, melainkan tindakan pengamanan untuk kepentingan pemeriksaan atau sebagai bagian dari eksekusi sanksi.
Tujuan Penyegelan:
Untuk memperoleh atau mengamankan dokumen, buku, catatan, data elektronik, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan (Pasal 120 ayat 1 Perwako).
Dapat dilakukan sebelum penundaan pemeriksaan jika Wajib Pajak tidak kooperatif (Pasal 124 ayat 4).
Mekanisme Penyegelan:
Dilakukan dengan menggunakan tanda segel (Pasal 121 ayat 1).
Wajib disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim pemeriksa (Pasal 121 ayat 2).
Pemeriksa wajib membuat Berita Acara Penyegelan (Pasal 121 ayat 3).
Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan pengamanan (Pasal 120 ayat 2).
Pelanggaran terhadap Segel: Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana (Pasal 187).
TAHAP 3: Penutupan Sementara Tempat Usaha (Toko/Kios)
Ini adalah tindakan administratif terakhir jika Wajib Retribusi/Pajak mengabaikan seluruh rangkaian teguran.
Pemicu Penutupan: Wajib Retribusi/Pajak tidak menindaklanjuti sanksi administratif (tidak membayar tunggakan dan mengabaikan teguran tertulis hingga tahap akhir) (Pasal 339 huruf c Perwako).
Otoritas Eksekutor: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Pasal 339 huruf c).
Durasi Penutupan: Penutupan sementara tempat usaha dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 339 huruf c).
Tindakan Pendukung: Sebelum atau selama proses penutupan, aparat berwenang dapat melakukan penyegelan terhadap tempat usaha tersebut untuk mencegah aktivitas perdagangan selama masa penutupan.
📌 Ringkasan Alur Waktu (Timeline) Sanksi Administratif:
Hari ke-0: Jatuh tempo pembayaran terlewati.
Hari ke-7: Penerbitan Surat Teguran/Peringatan 1 (SP 1).
Hari ke-10: Batas akhir penyampaian SP 1 ke pedagang.
Hari ke-17: Batas akhir pelunasan setelah terima SP 1. Jika tidak bayar, lanjut ke SP 2 (jeda 7 hari kerja).
Hari ke-24: SP 3 (Teguran Terakhir).
Setelah SP 3 diabaikan: Koordinasi dengan Satpol PP untuk Penutupan Sementara (14 hari kerja) yang dapat disertai Penyegelan lokasi.
💡 Catatan Penting bagi Wajib Retribusi:
Sebelum ditutup, Wajib Retribusi masih memiliki hak untuk melunasi tunggakan (Pokok + Bunga 1% per bulan, maks 24 bulan) untuk membatalkan proses penutupan.
Jika kondisi kios/los memang tidak bisa dimanfaatkan (misal: rusak berat, bencana, atau pailit), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan/pembebasan dengan melampirkan bukti foto kondisi objek dan surat keterangan pejabat berwenang (Pasal 369 Perwako), bukan dengan cara diam/mengabaikan tagihan.
Follow Design: {"palette":["Deep civic navy #0F2A4A — primary headers and institutional authority","Clean canvas gray #F4F6F9 — main slide background","Warning amber #D97706 — SP escalation indicators and alerts","Enforcement crimson #DC2626 — sealing and business closure actions","Institutional gold #CA8A04 — Perda and Perwako legal article highlights","Pure white #FFFFFF — card containers and process tiles","Slate charcoal #1E293B — high-legibility body text and data labels"],"fonts":{"Plus Jakarta Sans":"https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:ital,wght@0,200..800;1,200..800&display=swap","Inter":"https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap","IBM Plex Mono":"https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Mono:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700&display=swap"},"type":"Plus Jakarta Sans in bold sentence-case for authoritative slide titles and stage headers; Inter in regular and medium weights for procedural steps and legal explanations; IBM Plex Mono in uppercase with loose tracking for exact statutory citations (e.g. PASAL 239 AYAT 3) and calendar milestone indicators.","layout":"A structured 4-column horizontal pipeline grid with a persistent milestone runner along the upper third, paired with side-by-side comparative cards that divide administrative warnings from physical enforcement protocols.","framework_treatment":"Card-based procedural architecture with 1px border outlines, sequential status pills showing progression from SP 1 through temporary closure, prominent timeline callout cards with left-edge color ribbons, and dedicated statutory grounding chips.","feels_like":"A modern municipal Standard Operating Procedure handbook meets an executive public administration portal"}